Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dikabarkan melarang pengiriman tanaman bajakah ke luar daerah. Tuduhan ini mencuat dan menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Bajakah, yang dikenal sebagai tanaman herbal dengan potensi kesehatan, menjadi sorotan utama.
Informasi mengenai larangan ini pertama kali muncul dari pemberitaan media. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa pihak pemprov menerbitkan aturan yang membatasi distribusi bajakah. Tujuannya, konon, untuk menjaga kelestarian tanaman yang tumbuh di hutan Kalimantan ini.
Tanaman bajakah telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa tanaman ini memiliki kandungan senyawa yang baik untuk kesehatan. Namun, popularitasnya yang meningkat belakangan ini membuat kekhawatiran akan eksploitasi berlebihan.
Pihak pemprov sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai tuduhan ini. Beberapa sumber di lingkungan pemprov menyebutkan bahwa kebijakan tersebut mungkin diambil untuk mencegah pengambilan bajakah secara liar. Hal ini dikhawatirkan dapat merusak ekosistem hutan.
Meski begitu, banyak pihak yang mempertanyakan dasar dan dampak dari larangan ini. Para pelaku usaha dan peneliti berharap ada kejelasan aturan. Mereka ingin agar potensi bajakah bisa dimanfaatkan secara optimal, tanpa mengabaikan aspek konservasi.
Hingga berita ini diturunkan, masih simpang siur informasi mengenai larangan tersebut. Publik menunggu sikap resmi dari Pemerintah Provinsi Kalteng. Sementara itu, distribusi bajakah ke luar daerah dikabarkan mulai terhambat.
